Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Muchti, meminta Pemerintah Pusat memberikan penjelasan yang akurat dan terbuka terkait rencana pemotongan alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026. Ia menilai informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan pemerintahan desa (gampong) masih simpang siur.

Menurut Abdul Muchti, hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara resmi mengatur besaran serta mekanisme pengalokasian Dana Desa 2026. Sementara itu, aturan yang baru dikeluarkan masih sebatas regulasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dampak Pemotongan Dana Desa

• Pemotongan signifikan: Dari tahun sebelumnya sebesar Rp 422 miliar, pagu untuk 2026 menjadi hanya Rp 150 miliar, berarti terjadi pemotongan hingga sekitar 65 persen.
• Kebingungan di tingkat gampong: Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tingkat Gampong. Jika benar ada pemotongan, tentu harus dijelaskan secara rinci dasar kebijakannya, peruntukannya, serta dampaknya bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di gampong.
• Dampak pada pembangunan: Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan gampong, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembiayaan program sosial.

Harapan dan Imbauan

• Regulasi resmi: Abdul Muchti berharap Pemerintah Pusat segera menerbitkan regulasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keresahan.
• Penyesuaian prioritas program: Abdul Muchti mengimbau seluruh pemerintahan gampong untuk tetap proaktif dan melakukan penyesuaian prioritas program dengan hati-hati.
• Komunikasi transparan: Kepada seluruh Keuchik dan perangkat gampong, Abdul Muchti minta untuk menjaga komunikasi transparan dengan masyarakat terhadap perubahan kebijakan ini.

DPRK Aceh Besar akan mendampingi proses penyesuaian ini untuk memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Konteks Lokal

• Aceh Besar: Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
• Dampak sosial: Pemotongan Dana Desa dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Besar, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan program sosial.