News
DPRK Bireuen Sidak Gudang BPBD Tanpa Surat Tugas, Personel Unjuk Rasa
3 hari yang lalu
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, menyatakan bahwa sidak beberapa anggota DPRK ke gudang BPBD Bireuen dilakukan tanpa pemberitahuan dan bukan atas nama lembaga. Hal ini memicu unjuk rasa oleh seratusan personel BPBD Bireuen, termasuk petugas Damkar dan Tim Reaksi Cepat (TRC).
Juniadi menjelaskan bahwa kegiatan resmi DPRK harus disertai surat tugas dan melibatkan dinas terkait. Ia juga menegaskan bahwa tugas DPRK adalah penganggaran, legislasi, dan pengawasan, bukan penggerebekan.
Kronologi Kejadian
- Sidak Tanpa Surat Tugas: Beberapa anggota DPRK Bireuen melakukan sidak ke gudang BPBD tanpa pemberitahuan dan bukan atas nama lembaga.
- Unjuk Rasa Personel BPBD: Seratusan personel BPBD Bireuen, termasuk petugas Damkar dan TRC, melakukan unjuk rasa ke DPRK Bireuen.
- Klarifikasi DPRK: Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, menyatakan bahwa kegiatan resmi DPRK harus disertai surat tugas dan melibatkan dinas terkait.
- Tugas DPRK: Juniadi menegaskan bahwa tugas DPRK adalah penganggaran, legislasi, dan pengawasan, bukan penggerebekan.
Langkah Selanjutnya
- Duduk Bersama: Ketua DPRK Bireuen menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.
- Klarifikasi Anggota DPRK: Juniadi sedang menunggu para anggota DPRK yang datang ke gudang logistik BPBD Bireuen untuk memberikan klarifikasi.
- Keterlibatan BPBD: Ketua DPRK juga meminta Kalaksa BPBD Doli Mardian dan beberapa perwakilan peserta aksi untuk hadir dalam penyelesaian masalah.
Dampak dan Implikasi
- Stabilitas Sosial: Unjuk rasa oleh personel BPBD Bireuen dapat mempengaruhi stabilitas sosial di daerah tersebut.
- Fungsi DPRK: Kejadian ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang fungsi dan tugas DPRK dalam pengawasan dan legislasi.
- Koordinasi Antar Lembaga: Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah daerah.
Kesimpulan
Kejadian ini menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah daerah, serta pemahaman yang jelas tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Ketua DPRK Bireuen untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah secara damai patut diapresiasi.
