Kisruh JKA Dinilai Upaya Melemahkan Gubernur Aceh dan Partai Aceh

Wakil Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Bahrul Fazal, menilai polemik penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai upaya sistematis untuk melemahkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan merusak citra Partai Aceh. Ia menyoroti perubahan skema JKA melalui peraturan gubernur yang dinilai janggal dan berpotensi menabrak hierarki perundang-undangan.

Bahrul juga menduga ada pihak yang memanfaatkan kondisi gubernur yang tidak optimal untuk mengambil ruang di internal birokrasi. Ia mendesak gubernur untuk mengambil langkah tegas dan membentuk tim independen untuk menelusuri proses penyusunan draf Pergub yang memicu polemik.

Poin-Poin Penting

• Perubahan skema JKA melalui peraturan gubernur dinilai janggal dan berpotensi menabrak hierarki perundang-undangan.
• Upaya sistematis untuk melemahkan Gubernur Aceh dan merusak citra Partai Aceh.
• Momentum polemik yang dinilai tidak biasa, diduga ada pihak yang memanfaatkan kondisi gubernur yang tidak optimal.
• Desakan untuk langkah tegas dari gubernur, termasuk evaluasi internal pemerintahan dan pembentukan tim independen.

Bahrul menegaskan bahwa JKA merupakan bagian dari identitas politik dan komitmen Partai Aceh dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, menurutnya tidak logis jika partai tersebut justru dikaitkan dengan pelemahan program tersebut.