Banjir dan tanah longsor di Aceh telah memasuki hari ke-46, namun penanganan bencana oleh pemerintah pusat dinilai belum optimal. Koalisi Sipil Aceh mengecam sikap pemerintah yang lebih fokus membangun narasi kondisi aman daripada menetapkan status darurat bencana nasional. Dampak bencana masih sangat serius dengan ratusan ribu warga mengungsi dan lebih dari seribu korban jiwa.

Juru Bicara Koalisi Sipil Aceh, Alfian, menyatakan bahwa pemerintah pusat seharusnya memimpin langsung penanganan bencana ini. Mereka juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah yang menolak menetapkan status bencana nasional namun membentuk berbagai satuan tugas.

Dampak Bencana

• Ratusan ribu warga masih mengungsi
• Lebih dari seribu orang meninggal dunia
• Ratusan orang dilaporkan hilang
• Korban jiwa akibat kelaparan dan kedinginan

Permintaan Koalisi Sipil

• Penetapan status darurat bencana nasional
• Kepastian kebijakan dan anggaran untuk penanganan bencana
• Konsistensi dalam kebijakan pemerintah pusat

Koalisi Sipil Aceh mendesak Presiden Prabowo untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional. Mereka menekankan bahwa negara harus hadir secara utuh dan bertanggung jawab, terutama ketika masa darurat terus diperpanjang dan dampak terhadap masyarakat semakin kompleks.

Kondisi Terkini

• Hujan deras masih mengguyur beberapa daerah di Aceh
• Status transisi di Aceh Utara kembali berubah menjadi tanggap darurat
• Banjir dan tanah longsor belum pada tahapan pascabencana

Koalisi Sipil Aceh berharap bahwa dengan penetapan status darurat bencana nasional, penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh. Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat harus konsisten dalam kebijakan dan tidak lari dari tanggung jawabnya.

Kebijakan Pemerintah

• Mendagri merekomendasikan perpanjangan status darurat di Aceh
• Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana oleh DPR RI
• Ketidakjelasan kebijakan anggaran untuk penanganan bencana

Koalisi Sipil Aceh menilai bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat saat ini tidak cukup untuk menangani bencana secara efektif. Mereka mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil tindakan yang lebih konkret dan bertanggung jawab.