Banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada 26 November 2025 telah menyebabkan 215 korban jiwa dan menghilangkan enam desa dari peta. Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, melaporkan bahwa enam desa praktis hilang akibat rumah dan perkebunan warga disapu banjir. Warga yang selamat terpaksa bertahan di atap rumah dan pohon selama berhari-hari untuk menyelamatkan diri.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung lokasi bencana dan menyaksikan kerusakan parah di kawasan permukiman. BNPB dan pemerintah pusat berjanji memberikan bantuan pemulihan, termasuk pengiriman ratusan praja IPDN untuk membantu pembersihan lumpur dan normalisasi lingkungan.

Dampak Banjir di Aceh Utara

• 215 korban jiwa dan enam orang masih dinyatakan hilang.
• Enam desa di Aceh Utara hilang dan rata dengan lumpur.
• Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
• Ketinggian air banjir mencapai enam hingga tujuh meter.

Langkah Pemulihan

• BNPB dan pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan secara bertahap.
• Ratusan praja IPDN akan dikirim untuk membantu pembersihan lumpur dan normalisasi lingkungan.
• Pemulihan roda pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.

Bencana ini menjadi salah satu yang terparah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menuntut perhatian serius dari semua pihak untuk pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.

Kisah Pilu Korban Banjir

Banyak warga terpaksa menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah bahkan memanjat pohon selama berhari-hari. Salah satu warga yang selamat menceritakan bahwa ia bertahan di atas pohon selama empat hari empat malam. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa dahsyatnya bencana yang melanda Aceh Utara dan perlunya dukungan dari semua pihak untuk pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.

Dukungan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam. BNPB telah hadir di Aceh Utara dan akan terus menyalurkan bantuan secara bertahap untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, ratusan praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan dikirim ke Aceh Utara untuk membantu pembersihan lumpur, normalisasi lingkungan, serta mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.