Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada 26 November 2025 meninggalkan dampak yang signifikan bagi ribuan warga. Pemerintah daerah kini mulai menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir, dengan lebih dari 4.000 kepala keluarga ditetapkan sebagai calon penerima tahap pertama.

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh korban banjir yang kehilangan tempat tinggal memperoleh haknya secara bertahap dan sesuai ketentuan. Data penerima hunian tetap tahap pertama telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera ditindaklanjuti.

Proses Pendataan dan Verifikasi

• Pendataan lanjutan masih berlangsung di tingkat gampong dan kecamatan.
• Masyarakat diimbau untuk berkoordinasi dengan aparatur desa agar data tercatat secara akurat.
• Proses verifikasi dilakukan secara by name by address, dilengkapi dengan dokumentasi dan verifikasi berlapis.
• Verifikasi dimulai dari kepala desa, camat, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara.

Dampak Banjir di Aceh Utara

• 72.364 unit rumah terendam
• 3.506 unit rumah hilang
• 6.236 unit rumah rusak berat
• 16.325 unit rumah rusak sedang
• 20.280 unit rumah rusak ringan

Setelah diverifikasi, data penerima hunian tetap akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati dan diteruskan kepada Pemerintah Aceh serta BNPB sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat Aceh Utara pasca bencana banjir.

Pemerintah daerah memastikan tidak ada korban banjir yang ditinggalkan dan seluruh warga terdampak akan didata dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Proses pembangunan hunian tetap diharapkan dapat segera dimulai untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi korban banjir.

Dengan adanya hunian tetap, diharapkan masyarakat Aceh Utara dapat segera memulihkan kehidupan mereka dan kembali beraktivitas seperti biasa. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.