LMND Aceh Singkil mendesak Pemkab Aceh Singkil untuk membuka data penyaluran bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi pemulihan pasca banjir. Desakan ini muncul karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut, yang hingga saat ini belum ada informasi terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dana tersebut adalah uang rakyat yang diperuntukkan untuk pemulihan pasca banjir, sehingga harus dibuka secara rinci dan transparan kepada publik.

Desakan LMND

• Transparansi Anggaran: LMND menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak banjir.

• Data Penerima Bantuan: LMND meminta Pemkab Aceh Singkil untuk membuka data penerima bantuan secara rinci dan akurat, serta menjelaskan peruntukan anggaran pada setiap sektor penanganan pasca banjir.

• Pengawasan Masyarakat: LMND juga mendorong keterlibatan masyarakat dan elemen sipil dalam pengawasan penggunaan dana tersebut.

Langkah Lanjutan

LMND menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk audiensi, advokasi publik, hingga pelaporan kepada lembaga berwenang apabila transparansi tidak segera dilakukan. "Kami berdiri bersama rakyat Aceh Singkil dan akan terus mengawal agar dana pemulihan pasca banjir benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan diselewengkan," tutup Surya Padli.

Dengan adanya desakan ini, diharapkan Pemkab Aceh Singkil dapat segera membuka data penyaluran bantuan Presiden Rp4 miliar secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dampak Jangka Panjang

• Pencegahan Penyalahgunaan: Transparansi dalam penyaluran bantuan dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat.

• Peningkatan Kepercayaan: Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola dana publik.

• Pemulihan Pasca Bencana: Dengan penggunaan dana yang tepat sasaran, diharapkan pemulihan pasca banjir di Aceh Singkil dapat berjalan lebih efektif dan efisien.