Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari ke depan, hingga 28 Januari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi penanganan darurat yang menunjukkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya selesai. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi MA, menekankan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Lumpur genangan masih menjadi masalah utama di beberapa gampong, seperti di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pemerintah juga menetapkan Zona Rawan Bencana (ZRB) untuk memastikan penyaluran bantuan dan rehabilitasi pascabencana dilakukan secara tepat sasaran.

Dampak Banjir di Pidie Jaya

• Perpanjangan Tanggap Darurat: Status tanggap darurat diperpanjang hingga 28 Januari 2026 untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
• Lumpur Genangan: Lumpur masih menggenangi jalan dan halaman rumah di beberapa gampong, mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
• Infrastruktur Vital: Pemulihan jalan, jembatan, dan layanan air bersih menjadi prioritas utama.
• Zona Rawan Bencana (ZRB): Penetapan ZRB untuk memastikan penyaluran bantuan dan rehabilitasi pascabencana dilakukan secara tepat sasaran.

Langkah Pemulihan

• Penataan Hunian Sementara: Pemerintah terus menata hunian sementara untuk warga terdampak.
• Pemulihan Infrastruktur: Pemulihan jalan, jembatan, dan layanan air bersih menjadi fokus utama.
• Kesehatan Masyarakat: Debu dari lumpur kering berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga pemantauan kesehatan warga terus dilakukan.

Dengan perpanjangan status tanggap darurat, pemerintah berharap seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan optimal, terkoordinasi, dan tidak terputus, sehingga keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.