Mahkamah Agung (MA) optimis pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru akan berjalan lancar meskipun aturan pelaksana dari pemerintah belum tersedia. Pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan secara offline di Megamendung dan online untuk mempersiapkan penerapan kedua undang-undang tersebut.

KUHP dan KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026. DPR telah mengesahkan KUHP pada tahun 2023, sedangkan revisi KUHAP disahkan pada 19 November 2025. Mahkamah Agung juga telah membentuk tim teknis untuk menyiapkan sejumlah aturan pelaksana KUHP dan KUHAP yang diamanatkan kepada mahkamah.

Persiapan Mahkamah Agung

• Pelatihan dan Sosialisasi: Dilakukan secara offline di Megamendung dan online.
• Aturan Pelaksana: Dua aturan pelaksana sedang disusun dalam format Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu tentang pemaafan hakim dan pidana kerja sosial.
• Optimisme MA: Yanto dari MA menyatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan sosialisasi dan optimis pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru akan berjalan lancar.

Dampak bagi Aceh

• Penerapan Hukum: KUHP dan KUHAP baru akan berlaku secara nasional, termasuk di Aceh.
• Persiapan Daerah: Aceh perlu mempersiapkan diri untuk menerapkan kedua undang-undang baru ini, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat.
• Stabilitas Hukum: Penerapan KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat meningkatkan stabilitas hukum dan keadilan di Aceh.

Tanggal Penting

• 2 Januari 2026: KUHP dan KUHAP baru akan berlaku.
• 19 November 2025: Revisi KUHAP disahkan oleh DPR.
• 2023: KUHP disahkan oleh DPR.

Mahkamah Agung terus berupaya memastikan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di Aceh. Sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan diharapkan dapat mempersiapkan semua pihak untuk menghadapi perubahan hukum ini.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Aceh.