Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penggelembungan anggaran logistik di Pendopo Bupati Aceh Singkil. Dugaan ini melibatkan pos anggaran makan dan minum yang sering kali diklaim sebagai kebutuhan tidak terduga, serta dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Presiden Mahasiswa STAIN TDM, Alfa Salam, menilai bahwa praktik ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa anggaran publik tidak boleh dikelola dengan logika serampangan dan harus transparan.

Sorotan Utama

• Dugaan Mark Up Logistik: Pos anggaran makan dan minum di Pendopo Bupati Aceh Singkil diduga mengalami penggelembungan dengan alasan kebutuhan tidak terduga.
• SPPD Fiktif: Dugaan ini juga melibatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga melibatkan Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil.
• Dampak Publik: Praktik ini dinilai merugikan keuangan daerah dan mengorbankan keadilan publik, karena anggaran konsumsi pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan masyarakat.
• Desakan Audit: Mahasiswa meminta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pos anggaran logistik dan perjalanan dinas di Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil.

Pernyataan Mahasiswa

Alfa Salam menegaskan bahwa pembiaran terhadap dugaan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola keuangan daerah. Ia meminta aparat penegak hukum untuk bekerja dengan keberanian dan integritas, tanpa kompromi dan tanpa tebang pilih.

Dampak Jangka Panjang

Jika dugaan ini terbukti, praktik semacam ini akan terus berulang dan semakin berani, mengingat uang daerah berasal dari keringat rakyat. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan transparan untuk membuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak.

Nilai Edukasi

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Aceh Singkil tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mahasiswa berharap bahwa desakan ini dapat mendorong perubahan positif dalam tata kelola keuangan daerah.