Pemkab Aceh Utara memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari, terhitung mulai 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Evaluasi Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir yang digelar di Pendopo Kabupaten Aceh Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara, unsur Muspida, para asisten, kepala OPD, camat, serta perwakilan dari BNPB, BMKG, Telkom, dan PLN.

BMKG menyampaikan bahwa potensi curah hujan ringan hingga lebat masih dapat terjadi di wilayah Aceh Utara, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan. BNPB menekankan pentingnya pendataan langsung dari lapangan untuk memastikan data dampak bencana yang akurat. Camat Sawang melaporkan bahwa kondisi di wilayahnya masih cukup memprihatinkan dengan sejumlah desa terisolir dan distribusi logistik yang sulit dilakukan.

Kondisi Lapangan dan Tantangan

• Kecamatan Sawang: Sejumlah desa masih terisolir, akses jalan terputus, dan ketersediaan tenda keluarga sangat terbatas.
• Kecamatan Tanah Jambo Aye: Masih terdapat laporan orang hilang yang belum ditemukan, jumlah pengungsi masih banyak, dan keterbatasan relawan kesehatan.
• Keterbatasan Sumber Air: Keterbatasan sumber air di lapangan menjadi kendala dalam pembersihan lumpur.

Upaya Penanganan dan Pemulihan

• Penyaluran Bantuan: Penyaluran bantuan masih terus dilakukan dengan koordinasi antarinstansi.
• Fasilitas Umum: Kondisi fasilitas umum seperti jalan, sarana ibadah, dan sekolah masih berlumpur dan memerlukan penanganan serius.
• Perencanaan Pemulihan: Wakil Bupati menekankan pentingnya penyediaan tenda sementara dan dokumen perencanaan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Langkah Selanjutnya

• Validasi Data: Data dampak bencana harus dihimpun dari keuchik, camat, dan diteruskan secara berjenjang agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
• Pemulihan: Upaya pemulihan segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali bangkit dari dampak bencana.
• Kajian Hukum: Setiap perpanjangan masa tanggap darurat harus disertai kajian hukum.