Warga dari Pulo Mesjid Satu, Pulo Masjid Dua, dan Neubok Badeuk di Kecamatan Tangse, Pidie, melakukan pengejaran terhadap penambang emas ilegal (beko) di kawasan hutan Neubok Badeuk. Aksi ini didorong oleh kekhawatiran akan bencana banjir dan longsor yang berulang, mengingat aktivitas penambangan ilegal dapat merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, mendukung aksi warga dan meminta pengusaha penambangan untuk bersabar. Pemkab Pidie telah mengusulkan tambang tradisional di Geumpang, Mane, dan Tangse untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Surat pengusulan dengan nomor 500.10.25/3933 telah dikirimkan ke Gubernur Aceh dan Kementerian ESDM RI pada tanggal 3 Oktober 2025.

Dampak Lingkungan dan Keamanan

• Warga khawatir aktivitas penambangan ilegal dapat memicu bencana banjir dan longsor.
• Bupati Pidie menyatakan bahwa penambang ilegal telah meninggalkan hutan sesuai instruksi Gubernur Aceh.
• Massa tidak menemukan penambang ilegal saat melakukan pengejaran, hanya menemukan camp kosong.

Upaya Legalitas Tambang

• Pemkab Pidie mengusulkan tambang tradisional di Geumpang, Mane, dan Tangse menjadi WPR.
• Bupati meminta pengusaha untuk tidak memaksakan aktivitas ilegal dan menunggu izin legal.
• Pemerintah daerah berkomitmen untuk melegalkan tambang tradisional agar warga dapat mengelola dengan aman dan legal.

Respons Pemerintah

• Bupati Pidie mendukung kegiatan masyarakat dalam memburu penambang ilegal.
• Pemantauan bersama masyarakat menunjukkan tidak ada aktivitas penambangan ilegal di hutan.
• Pemkab Pidie tidak perlu membentuk tim khusus karena penambang ilegal telah meninggalkan lokasi.

Dengan adanya upaya legalitas tambang, diharapkan warga dapat melakukan aktivitas penambangan dengan aman dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah daerah juga berharap bahwa izin legal dapat segera turun agar warga dapat mengelola tambang tradisional dengan baik dan bertanggung jawab.

Warga Tangse berharap bahwa dengan adanya izin legal, aktivitas penambangan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan dan mengancam keamanan masyarakat.