Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk secara konsisten mempublikasikan pengelolaan anggaran bencana secara transparan kepada publik. Desakan ini disampaikan guna mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran bencana, khususnya dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan anggaran dari pemerintah lainnya.

Menurut Koordinator MaTA, Alfian, informasi pengelolaan anggaran harus dapat diakses publik mencakup besaran alokasi, realisasi penggunaan, serta perubahan anggaran selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Ia juga menekankan, keterbukaan informasi tidak cukup hanya menyajikan angka, tetapi juga harus disertai penjelasan yang jelas mengenai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran.

Pentingnya Transparansi Anggaran Bencana

• Mencegah Penyalahgunaan Dana: Transparansi anggaran bencana diperlukan untuk mencegah risiko korupsi dan penyalahgunaan dana, terutama dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
• Akuntabilitas Publik: Keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran bencana.
• Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan: Pelaporan anggaran secara berkala diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
• Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan: Transparansi juga membantu mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembiayaan antarinstansi dalam penanganan bencana.

Desakan kepada Gubernur Aceh

MaTA meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja SKPA dalam penanganan dan pengelolaan anggaran bencana. Alfian menekankan pentingnya kanal informasi bagi publik untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran bencana.

Tanpa kejelasan anggaran dan penanggung jawab, penanganan bencana di Aceh berisiko tidak efektif, sulit dievaluasi, dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, keterbukaan anggaran menjadi prasyarat utama bagi akuntabilitas publik dalam pengelolaan bencana.