Pemberian insentif harian atau "uang lelah" bagi prajurit TNI yang menangani bencana alam di Aceh dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi (MaTA) Alfian, gaji dan tunjangan prajurit TNI telah dibayarkan penuh melalui APBN, sehingga penambahan insentif harian dalam jumlah besar dianggap tidak tepat, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya frekuensi bencana alam.

Alfian menjelaskan, dengan skema insentif senilai Rp165.000 per prajurit per hari dan asumsi sekitar 35.000 prajurit, negara harus menanggung beban anggaran sekitar Rp5,7 miliar per hari atau lebih dari Rp173 miliar per bulan. Namun, berdasarkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, jumlah prajurit yang dikerahkan ke kawasan bencana di Sumatera mencapai 37.910 personel, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa lebih dari Rp180 miliar per bulan.

Dampak Anggaran dan Transparansi

• Beban Anggaran: Insentif harian untuk prajurit TNI dinilai berpotensi membebani APBN hingga Rp180 miliar per bulan, yang dianggap tidak efektif di tengah keterbatasan fiskal.
• Transparansi: Skema insentif berbasis kehadiran dinilai sulit mengukur output dan dampak nyata di lapangan, serta rawan penyimpangan dalam situasi darurat yang minim pengawasan.

Fokus Pemulihan Ekonomi

• Prioritas Pemulihan: MaTA menegaskan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana dan daerah terdampak.
• Kebutuhan Dasar: Alfian masih mentoleransi dukungan logistik bagi prajurit TNI di lapangan, seperti anggaran untuk kebutuhan dasar konsumsi, namun bukan dalam bentuk insentif uang.

Kondisi APBN 2026

• Keterbatasan Fiskal: Kondisi APBN 2026 yang belum dipublikasikan menambah kekhawatiran tentang efektivitas dan transparansi pemberian insentif.
• Dampak Jangka Panjang: Insentif yang tidak efektif dapat mengurangi alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.