Pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan banjir di Kabupaten Pidie dinilai tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari keuangan negara.

Alfian menekankan bahwa publik berhak mengetahui besaran dana BTT yang telah digunakan serta peruntukannya. Ia juga berharap Aparatur Penegak Hukum (APH) aktif mengawasi penggunaan dana untuk mencegah penyimpangan.

Sorotan MaTA terhadap Pengelolaan Dana BTT

• Dana BTT untuk penanganan banjir di Pidie dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel.
• Alfian menekankan pentingnya akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan dana.
• Publik berhak mengetahui besaran dana BTT yang telah digunakan serta peruntukannya.
• APH diharapkan aktif mengawasi penggunaan dana untuk mencegah penyimpangan.

Dukungan dari PWI Pidie

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pidie, Firman Zubir, juga meminta Pemerintah Kabupaten Pidie lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk dana BTT. Menurut Firman, transparansi penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan penggunaan dana pada masa tanggap darurat banjir bandang.

Dampak Potensial

Jika dana BTT disalahgunakan, dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat terdampak, tetapi juga dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. MaTA berharap pengelolaan dana BTT di Pidie dibangun dengan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga mudah diawasi publik.

Langkah Selanjutnya

MaTA dan PWI Pidie berharap pemerintah daerah segera membuka informasi penggunaan dana BTT. Selain itu, APH diharapkan melakukan pengawasan aktif untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan.

Dengan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BTT diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pidie yang terdampak banjir.