MDMC menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI yang akan berkantor di Aceh. Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat tata kelola kebencanaan di Aceh, yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan dinilai kunci untuk penanganan bencana yang terintegrasi dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.

Dukungan MDMC terhadap Satgas Pemulihan Pascabencana

• MDMC memandang pembentukan Satgas sebagai langkah strategis yang harus didukung bersama.
• Sinergi antara berbagai pihak dianggap penting agar penanganan bencana di Aceh tidak bersifat parsial.
• Keterlibatan Kementerian Keuangan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan fiskal kebencanaan yang responsif dan adaptif.
• MDMC siap mendukung kerja Satgas melalui penyediaan data lapangan, penguatan relawan kebencanaan, dan pendampingan komunitas terdampak.

Harapan untuk Penguatan Kebijakan Kebencanaan

• MDMC berharap pembentukan Satgas menjadi momentum penguatan kebijakan kebencanaan nasional yang lebih terkoordinasi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta ketahanan masyarakat Aceh.
• Keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di satu lokasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.

Dengan demikian, semua bisa terkoordinasi dan perkembangan tugas masing-masing dapat terus diperbarui, sehingga fokus dan langkah kerja menjadi lebih jelas.

Paradigma Penanganan Bencana

• MDMC menegaskan pentingnya paradigma penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkeadilan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penanganan bencana di Aceh dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Koordinasi dan Pemantauan

• Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera akan berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.
• Keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di satu lokasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.

Dengan demikian, semua bisa terkoordinasi dan perkembangan tugas masing-masing dapat terus diperbarui, sehingga fokus dan langkah kerja menjadi lebih jelas.