Banjir bandang yang melanda Tanah Rencong sebulan lalu masih meninggalkan dampak yang mendalam bagi warga Aceh. Meskipun air telah surut, kehidupan masyarakat terdampak masih berada dalam situasi darurat. Lumpur masih menutupi lantai rumah, sumur belum aman digunakan, dan aktivitas sosial belum kembali normal. Pemerintah memperpanjang status darurat bencana, namun hal ini belum berarti pemulihan berjalan cepat.

Di lapangan, banyak warga masih kesulitan mengakses air bersih, layanan kesehatan, dan hunian yang layak. Setelah sorotan media mereda, rasa ditinggalkan semakin terasa. Banjir bandang bukan sekadar peristiwa alam, melainkan krisis kemanusiaan yang menguji kehadiran negara.

Kondisi Warga Terdampak

• Air bersih dan sanitasi masih menjadi masalah utama bagi warga.
• Layanan kesehatan belum sepenuhnya terjangkau, terutama bagi lansia dan anak-anak.
• Hunian yang layak masih menjadi impian bagi banyak keluarga yang rumahnya rusak.
• Sumber penghidupan banyak yang hilang, membuat warga kesulitan memulihkan kehidupan ekonomi.

Kebutuhan Pemulihan

Pemulihan pascabanjir harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga. Air bersih, sanitasi, layanan kesehatan berkelanjutan, dan dukungan untuk memulihkan mata pencaharian harus menjadi prioritas. Tanpa perencanaan pemulihan yang jelas dan berpihak pada warga, status darurat berisiko menjadi sekadar penanda administratif.

Negara hadir secara formal, tetapi belum sepenuhnya hadir secara substantif dalam kehidupan korban. Warga bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Tanpa pelibatan yang bermakna, kebijakan pemulihan berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dan membiarkan korban terlalu lama hidup dalam situasi yang tidak manusiawi.

Ujian Nurani Negara

Banjir bandang di Tanah Rencong adalah ujian nurani negara. Bukan tentang seberapa cepat bantuan diumumkan, tetapi seberapa lama negara bertahan bersama warganya setelah bencana tidak lagi menjadi berita utama. Korban banjir tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Mereka membutuhkan negara yang hadir secara nyata dalam kebijakan yang berpihak, dalam tindakan yang cepat dan adil, serta dalam keberanian menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan.