Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, untuk tidak menyalahgunakan anggaran bencana. Peringatan ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang tidak memotong Transfer Keuangan Daerah (TKD) guna mempercepat penanganan pascabencana.

Tito menegaskan bahwa penyelewengan anggaran bencana merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Selain itu, secara moral dan keagamaan, pelaku penyelewengan akan dimintai pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Poin Penting

• Anggaran Bencana: Dana TKD yang tidak dipotong dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang rusak, terutama yang belum tertangani oleh pemerintah pusat.
• Konsekuensi Hukum: Penyelewengan anggaran bencana dianggap sebagai tindak pidana serius.
• Dampak Moral: Pelaku penyelewengan akan dimintai pertanggungjawaban secara moral dan keagamaan.
• Pengawasan: Mendagri akan mengawal penggunaan anggaran bersama Menteri Keuangan dan para direktur jenderal di Kemenkeu dan Kemendagri.

Tito meminta kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk bijak memanfaatkan tambahan ruang fiskal yang diberikan pemerintah pusat. Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diberikan kepada Provinsi Aceh.

Kebijakan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar TKD untuk daerah mereka tidak dipotong dan dikembalikan seperti alokasi tahun 2025 sebelum kebijakan efisiensi anggaran.

Bobby Nasution mengeluhkan besarnya pengalihan anggaran daerah untuk penanganan bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Menurut Bobby, keterbatasan ruang fiskal daerah dengan pengalihan anggaran sebesar Rp 430 miliar dinilai terlalu berat dan berpotensi mengganggu pelayanan publik.

Hal senada disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera membutuhkan dukungan dana besar dari pemerintah pusat.