Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah Aceh untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir dan tanah longsor. Kayu tersebut akan digunakan sebagai material utama pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi pengungsi dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik seperti jembatan darurat. Kemendagri akan mengkaji regulasi untuk menghindari risiko hukum bagi bupati dan wali kota yang terlibat dalam pengelolaan kayu tersebut.

Detail Kebijakan

• Kayu gelondongan yang hanyut dibawa banjir dan longsor boleh digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.
• Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) akan dibangun menggunakan material kayu tersebut.
• Sarana konektivitas seperti jembatan darurat dan perbaikan fasilitas publik juga akan menggunakan kayu sisa material pascabencana.
• Kemendagri akan memberikan kewenangan penuh kepada bupati dan wali kota untuk mengelola pemanfaatan kayu.

Dampak dan Harapan

• Percepatan pemulihan infrastruktur dasar tidak terhambat.
• Warga terdampak dapat segera mendapatkan hunian sementara.
• Regulasi akan dikaji untuk menghindari risiko hukum bagi pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat Aceh yang kehilangan tempat tinggal dan mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Konteks Lokal

• Aceh sering mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
• Warga terdampak membutuhkan hunian sementara dan infrastruktur dasar yang cepat dibangun.
• Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola material kayu secara legal dan efisien.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak.

Catatan Penting

• Kayu gelondongan hanya boleh digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.
• Regulasi akan dikaji untuk menghindari risiko hukum bagi pemerintah daerah.
• Pemulihan infrastruktur dan hunian sementara menjadi prioritas utama.

Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan solusi konkret bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana dan mempercepat proses pemulihan di wilayah tersebut.