Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah Aceh untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir dan tanah longsor. Kayu-kayu tersebut dapat digunakan secara legal untuk percepatan penanganan dampak bencana di wilayah masing-masing.

Tito menegaskan bahwa material kayu tersebut diperbolehkan untuk diambil dan diolah sepanjang peruntukannya jelas, yakni untuk keperluan mendesak masyarakat terdampak bencana. Izin ini diberikan dalam rapat pembahasan pemulihan pasca bencana Aceh yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, serta bupati dan wali kota dari 23 Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan Kayu untuk Pemulihan Infrastruktur

• Kayu gelondongan yang hanyut dibawa banjir dan longsor boleh digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.
• Kayu akan dialokasikan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi para pengungsi dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
• Material ini juga akan digunakan untuk membangun sarana konektivitas, termasuk jembatan darurat dan perbaikan berbagai fasilitas publik yang terdampak.

Kajian Regulasi untuk Hindari Risiko Hukum

• Mendagri akan memberikan kewenangan penuh kepada para bupati dan wali kota untuk mengelola pemanfaatan material kayu tersebut.
• Langkah ini diambil agar proses pemulihan infrastruktur dasar tidak terhambat.
• Tito menyadari adanya potensi risiko hukum terkait pemanfaatan hasil hutan tanpa izin resmi, sehingga akan segera melakukan kajian mendalam terkait regulasi pemanfaatan kayu gelondongan.

Tujuan Kebijakan

• Kebijakan ini bertujuan untuk memayungi para kepala daerah agar kebijakan yang mereka ambil di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat.
• Tujuan utama adalah untuk menghindari tuduhan pembalakan liar atau penyalahgunaan aset di masa mendatang.
• Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Aceh dan membantu masyarakat terdampak untuk segera kembali ke kehidupan normal.