Mendagri Tito Karnavian memaparkan strategi percepatan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini termasuk pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai, serta penguatan dukungan anggaran daerah untuk mempercepat pemulihan sebelum Ramadhan.

Pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak, membagi daerah ke dalam tiga kategori: normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah prioritas melibatkan pengerahan tambahan personel TNI, Polri, dan sekolah kedinasan untuk mempercepat pembersihan lumpur hingga ke rumah-rumah warga.

Langkah Prioritas Pemulihan

• Pembersihan Lumpur: Pengerahan tambahan personel TNI, Polri, dan sekolah kedinasan untuk mempercepat pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai.
• Aktivasi Pemerintahan Daerah: Percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pemulihan daerah terdampak.
• Dukungan Sosial dan Ekonomi: Optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dan UMKM.
• Perbaikan Akses Darat: Percepatan perbaikan akses darat dan penyediaan hunian sementara (huntara) untuk mengurangi jumlah pengungsi di tenda.

Dampak dan Harapan

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih terarah dan cepat. Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Mendagri berencana menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas. Peninjauan juga akan dilakukan ke daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan daerah-daerah yang terdampak dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal.