Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Langkah ini diambil setelah Aceh dinilai memiliki tingkat kerusakan lebih tinggi dibanding provinsi lain di Sumatra Utara.

Dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Mendagri menekankan pentingnya pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan dasar, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Aceh dijadikan pusat posko nasional untuk koordinasi lintas kementerian.

Fokus Pemulihan di Aceh

• Satgas Nasional: Mendagri langsung memimpin Satgas untuk percepat penanganan pascabencana.
• Data Kerusakan: Kepala daerah diminta kirim data rinci kerusakan fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, dan infrastruktur lainnya.
• Dana Cepat: Pemerintah pusat akan salurkan dana sebagai modal awal percepatan penanganan.
• Pelindungan Sosial: Percepat pendataan untuk bantuan langsung tunai, PKH, PBI BPJS Kesehatan, dan Kartu Prakerja.

Indikator Normalisasi

• Aktivasi fungsi pemerintahan dan pelayanan dasar.
• Pemulihan infrastruktur dan aktivitas ekonomi.
• Ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet.

Mendagri juga menekankan peran kepemimpinan daerah dalam menghadapi krisis. "Pemimpin yang kuat lahir ketika di masa krisis," ujarnya. Koordinasi lintas kementerian dan pendataan akurat menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi di Aceh.

Dampak Jangka Panjang

• Pemulihan infrastruktur dan ekonomi Aceh.
• Peningkatan pelayanan dasar dan pelindungan sosial.
• Koordinasi lintas kementerian untuk percepat penanganan pascabencana.

Dengan langkah ini, diharapkan Aceh dapat segera pulih dan kembali normal setelah bencana yang melanda wilayah tersebut.

Catatan: Pendataan akurat dan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi di Aceh. Warga diharapkan dapat segera merasakan manfaat dari program-program pemulihan yang dijalankan pemerintah.