Menteri Kehutanan Raja Juli enggan mengungkap 12 perusahaan diduga perusak lingkungan hingga memicu reaksi keras mantan Wakil Ketua KPK. Menhut beralasan perlu persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka identitas perusahaan. Kasus ini relevan dengan Aceh mengingat sensitivitas isu lingkungan dan penerapan syariat yang menjunjung tinggi kelestarian alam. Transparansi dalam penanganan kasus lingkungan menjadi sorotan publik daerah.