Pemerintah pusat menetapkan pemulihan pascabencana di Aceh sebagai agenda nasional. Sejumlah kementerian dan lembaga sepakat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak dengan memperkuat koordinasi lintas sektor di bawah Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana.

Koordinator Lintas Sektor Pemulihan Pascabencana, Safrizal ZA, menyatakan bahwa percepatan pemulihan menjadi prioritas utama, terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, air bersih, dan akses transportasi, tidak boleh terganggu.

Capaian Pemulihan

• 2.756 sekolah terdampak telah dibersihkan dan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di 2.468 sekolah.
• 18 tenda belajar didirikan dan 80 tenda tambahan disiapkan.
• 15.500 paket perlengkapan sekolah disalurkan, disertai tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar.

Fokus Pemulihan

• Percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan.
• Pemulihan akses jalan desa dan antarwilayah.
• Pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan.
• Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.

Prioritas Lainnya

• Normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan.
• Pemulihan akses jalan nasional.
• Pemantauan teknis jembatan Bailey agar tetap berfungsi optimal.

Pemerintah pusat berkomitmen memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dikawal, termasuk penyediaan air bersih dan pembangunan hunian bagi warga, guna mendorong Aceh segera bangkit dari dampak bencana.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi logistik, khususnya bahan pangan, agar tidak terjadi kekurangan stok di masyarakat. Distribusi pangan, air bersih, listrik, dan komunikasi harus berjalan bersamaan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh.