Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang terlibat dalam dugaan korupsi. Sanksi dapat berupa rotasi hingga perumahan, tergantung tingkat pelanggaran. KPK telah menggeledah dua direktorat di DJP dan menyita dokumen serta uang yang diduga terkait suap. DJP menyatakan siap kooperatif dengan proses hukum yang berjalan.

Evaluasi dan Sanksi Pegawai Pajak

• Rotasi dan Perumahan: Pegawai pajak yang terlibat dalam pelanggaran ringan dapat dikenakan sanksi rotasi, sementara pelanggaran berat berpotensi berujung pada perumahan.

• Dukungan Hukum: Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan kepada pegawai yang diperiksa hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penggeledahan dan Penyitaan oleh KPK

• Dokumen dan Barang Bukti: KPK telah menggeledah dua direktorat di DJP dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

• Uang yang Disita: KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga berasal dari tersangka kasus suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Kooperasi DJP dengan KPK

• Dukungan Penuh: DJP menyatakan siap bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

• Penghormatan terhadap Proses Hukum: DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum, dan menyerahkan detail perkara sepenuhnya kepada KPK.

Dampak terhadap Masyarakat Aceh

• Stabilitas Ekonomi: Langkah tegas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan stabilitas ekonomi di Aceh.

• Transparansi dan Akuntabilitas: Evaluasi dan sanksi terhadap pegawai pajak yang terlibat korupsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Langkah Selanjutnya

• Proses Hukum: Pegawai yang terlibat dalam dugaan korupsi akan menjalani proses hukum yang adil dan transparan.

• Peningkatan Pengawasan: Kementerian Keuangan akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.