Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan penambahan anggaran pemulihan infrastruktur pascabencana di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, dari Rp 51,8 triliun menjadi Rp 74 triliun. Penambahan ini didorong oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan longsor, dengan estimasi waktu pemulihan mencapai 2–3 tahun.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa usulan penambahan anggaran tersebut masih dalam tahap penyusunan. Rencana induk pemulihan infrastruktur telah selesai disusun, dan saat ini Kementerian PU sedang menyiapkan surat pengajuan.

Alasan Penambahan Anggaran

• Pembangunan tambahan infrastruktur pengendali banjir dan longsor seperti sabo dam dan check dam.
• Kejadian longsor di Gayo Lues menjadi peringatan penting untuk segera membangun sabo dam atau check dam guna menahan sedimen, batu, dan material lainnya agar tidak mengalir ke wilayah hilir seperti ke Aceh Tamiang.

Rencana Pembangunan di Aceh

• 30 titik pembangunan sabo dam di Aceh.
• Prioritas pemulihan infrastruktur dasar untuk memastikan fungsi maksimal secepat mungkin.

Waktu Pemulihan

• Paling cepat 2 tahun, tetapi dalam proposal rencana ke Menteri Bappenas, waktu pemulihan diperkirakan sekitar 3 tahun.
• Tahapan pemulihan dibagi menjadi prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang, tergantung pada jenis dan tingkat kerusakan infrastruktur.

Proyek-Proyek Prioritas

• Check Dam: Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembangunan.
• Jalan Tarutung-Sibolga: Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan.
• Jalan Tol Lembah Anai: Membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pemulihan.

Dody menekankan bahwa semua infrastruktur dasar harus berfungsi maksimal secepat-cepatnya. Beberapa pekerjaan fisik memang tidak bisa cepat, tetapi upaya pemulihan terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh.

Dampak Jangka Panjang

• Pencegahan banjir dan longsor yang lebih efektif.
• Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh.
• Pemulihan ekonomi melalui infrastruktur yang berfungsi dengan baik.