DPRK Aceh Utara mendesak Presiden menetapkan banjir sebagai bencana nasional dan membentuk badan khusus penanganan di bawah koordinasi langsung Presiden. Usulan ini muncul dalam kunjungan kerja Wakil Presiden ke Aceh Utara. Pembentukan badan khusus bertujuan untuk penanganan banjir yang lebih terintegrasi dan cepat. Inisiatif ini relevan mengingat kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan kebutuhan protokol penanggulangan yang efektif.