Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Keputusan ini diambil untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk ke gampong-gampong yang sulit dijangkau.

Perpanjangan status darurat didasarkan pada kondisi penanggulangan bencana yang masih berlangsung, luasnya wilayah terdampak, serta masih adanya sejumlah daerah yang terisolasi akibat bencana hidrometeorologi. Kebijakan ini juga diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 7 Januari 2026.

Alasan Perpanjangan Status Darurat

• Keterbatasan produksi dan distribusi logistik di sejumlah kabupaten/kota terdampak.
• Kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.
• Pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur vital, khususnya jalan dan jembatan di wilayah terdampak.

Langkah Pemulihan

• Mualem mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh.
• Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) harus diselesaikan paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026.

Empati dan Dukungan

Mualem menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh masyarakat terdampak bencana, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Dampak Jangka Panjang

• Pemulihan infrastruktur vital untuk memulihkan konektivitas antarwilayah.
• Pemulihan aktivitas pendidikan, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga.
• Pembangunan kembali Aceh yang lebih baik dan berketahanan melalui Dokumen R3P.

Angka Penting

• 14 hari perpanjangan status tanggap darurat banjir.
• Minggu ketiga Januari 2026 batas penyelesaian Dokumen R3P.