Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, berhasil menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat setempat. Langkah tegas ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Muslim Ayub, sebagai terobosan bersejarah dalam penegakan keadilan agraria.

Lahan yang diambil alih oleh pemerintah kota kemudian dihibahkan kepada sejumlah dayah dan pesantren untuk mendukung operasional dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Muslim Ayub menyebut kebijakan ini sebagai investasi sosial dan keumatan yang berpihak pada pendidikan dan masa depan generasi Aceh.

Langkah Strategis Pemerintah Kota Subulussalam

• Pengambilalihan Lahan: Pemerintah Kota Subulussalam mengambil alih lahan eks HGU yang dikuasai secara ilegal oleh sebuah perusahaan.
• Penghibahan untuk Pendidikan: Lahan tersebut dihibahkan kepada dayah dan pesantren untuk mendukung pendidikan keagamaan.
• Pembentukan Tim Gugus Tugas: Wali Kota Subulussalam membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk memastikan tata kelola agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Legislatif

• Keterlibatan BAM DPR RI: Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turun langsung ke daerah untuk membantu penyelesaian sengketa.
• Kunjungan Tiga Menteri: Wali Kota Subulussalam berhasil menghadirkan tiga menteri sekaligus ke Subulussalam untuk penanganan kebencanaan dan penguatan ketahanan pangan.

Dampak dan Harapan

• Contoh untuk Daerah Lain: Muslim Ayub berharap kepala daerah lain di Aceh dapat mencontoh langkah strategis ini.
• Posisi Strategis Subulussalam: Kehadiran tiga menteri membuktikan bahwa isu-isu Subulussalam kini masuk dalam perhatian serius pemerintah pusat.

Langkah tegas Wali Kota Subulussalam dalam menyelesaikan konflik agraria dan penghibahan lahan untuk dayah dinilai sebagai kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan masa depan generasi Aceh. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif juga menunjukkan efektivitas dalam menangani sengketa agraria.