Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD di Aceh kembali menguat dengan alasan efisiensi anggaran. Namun, di balik argumen tersebut, muncul pertanyaan mendasar tentang konsistensi negara dalam menghormati hak politik rakyat Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara tegas mengatur bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Aceh memiliki kekhususan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UUPA. Pemilihan kepala daerah secara langsung bukan hanya prosedur demokrasi, tetapi juga simbol rekonsiliasi pasca-konflik. Mengubah mekanisme pemilihan tanpa revisi UUPA berisiko melanggar konstitusi dan mengabaikan dimensi historis Aceh.

Dampak Wacana Pilkada oleh DPRD

• Pelanggaran Konstitusi: UUPA menjamin pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Mengubah mekanisme tanpa revisi UUPA berisiko inkonstitusional.
• Ancaman Hak Politik: Pemilihan oleh DPRD dapat memindahkan kedaulatan dari rakyat ke ruang negosiasi elite, mengurangi partisipasi politik rakyat.
• Stabilitas Demokrasi: Pilkada langsung di Aceh telah menjadi simbol partisipasi dan kepercayaan rakyat. Mengubah mekanisme dapat menciptakan jarak baru antara rakyat dan negara.
• Dampak Sosial: Pengalaman panjang dengan kekuasaan yang dikendalikan dari atas membuat setiap pengurangan hak politik rakyat akan selalu dibaca secara politis.

Pentingnya Pilkada Langsung di Aceh

• Simbol Rekonsiliasi: Pilkada langsung adalah bagian dari Perjanjian Damai Helsinki, simbol rekonsiliasi dan pemulihan martabat politik rakyat Aceh.
• Legitimasi Politik: Pilkada langsung memberi ruang koreksi bagi rakyat, memungkinkan pemimpin yang gagal dihukum secara politik.
• Partisipasi Rakyat: Pilkada langsung memungkinkan rakyat Aceh untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, menjaga stabilitas demokrasi.

Tantangan dan Solusi

• Tantangan: Wacana pemilihan oleh DPRD dapat mengancam hak politik rakyat dan stabilitas demokrasi di Aceh.
• Solusi: Mempertahankan pilkada langsung sesuai UUPA dan memperkuat partisipasi politik rakyat untuk menjaga stabilitas demokrasi.

Dengan mempertahankan pilkada langsung, Aceh dapat menjaga stabilitas demokrasi dan menghormati hak politik rakyat sesuai dengan konstitusi dan UUPA.