Ribuan aparatur desa di Kabupaten Simeulue, Aceh, telah bertahan selama lima bulan tanpa menerima gaji atau tunjangan. Sejak September 2025 hingga Januari 2026, mereka terus melayani masyarakat meskipun menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Banyak dari mereka terpaksa berutang, menunda kebutuhan sekolah anak, dan makan seadanya untuk bertahan hidup.

Kondisi ini terjadi karena keterlambatan pembayaran dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Simeulue, Renil Muriansyah Putra, menyatakan bahwa anggaran untuk Dana Desa (ADD) yang mencakup gaji dan tunjangan aparatur desa belum dapat ditransfer karena ketiadaan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKD), Dodi Juliardi Bas, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dari pusat menyebabkan rasionalisasi anggaran.

Dampak Terhadap Aparatur Desa

• Lima bulan tanpa gaji: Aparatur desa harus bertahan hidup tanpa penghasilan tetap.
• Kesulitan ekonomi: Banyak yang terpaksa berutang dan menunda kebutuhan dasar.
• Pelayan publik terganggu: Meskipun tidak dibayar, mereka tetap melayani masyarakat.

Penjelasan Pemerintah Daerah

• Anggaran tidak tersedia: DPMD Simeulue menyatakan bahwa anggaran untuk ADD belum dapat ditransfer.
• Pemangkasan anggaran: BPKD Simeulue menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran dari pusat menyebabkan keterlambatan pembayaran.
• Janji pembayaran: Pembayaran dijanjikan akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2026, tetapi belum ada kepastian kapan.

Harapan dan Kecemasan

• Kesejahteraan layak: Aparatur desa berharap mendapatkan kesejahteraan yang layak.
• Ketidakpastian: Kecemasan terhadap masa depan dan kepastian pembayaran gaji.

Kondisi ini menimbulkan luka mendalam bagi para aparatur desa yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik. Harapan akan kesejahteraan yang layak kini berubah menjadi kecemasan yang mendalam.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue, Asludin, menjelaskan bahwa pembayaran honor dan tunjangan aparatur desa yang belum dibayarkan menunggu penyusunan anggaran baru. Pembayaran akan dilakukan setelah evaluasi dari provinsi.

Dengan kondisi ini, aparatur desa di Simeulue terus berjuang untuk melayani masyarakat meskipun menghadapi kesulitan ekonomi yang berat.