Pengangkatan pegawai SPPG MBG menjadi ASN dinilai melukai guru honorer di Aceh. P2G mempertanyakan ketidakadilan perlakuan terhadap guru yang berjuang untuk status layak. Guru honorer menghadapi ancaman pelanggaran UU ASN dan kesejahteraan yang tidak layak. Pengangkatan ini juga berpotensi melanggar mandat konstitusi anggaran pendidikan.

Dampak terhadap Guru Honorer Aceh

• Guru honorer Aceh berjuang untuk status layak sebagai PPPK atau PPPK paruh waktu.
• Kesejahteraan tidak layak: Gaji PPPK paruh waktu sering lebih rendah dibanding saat menjadi honorer.
• Ancaman pelanggaran: UU ASN melarang sekolah negeri mempekerjakan guru honorer.
• Keterbatasan kuota: Pemerintah daerah tidak mampu menambah kuota PPPK karena keterbatasan anggaran.

Potensi Pelanggaran Konstitusi

• Pengangkatan pegawai SPPG dinilai melanggar mandat konstitusi anggaran pendidikan.
• 20 persen APBN harus dialokasikan untuk pendidikan, namun anggaran digunakan untuk gaji pegawai SPPG.
• MBG hanya memenuhi unsur program kesejahteraan sosial dan kesehatan, bukan pendidikan.

Respons Pemerintah

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi PPPK adalah mereka yang menempati jabatan inti dan memiliki fungsi strategis.
• Relawan tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK.

Kesimpulan

Pengangkatan pegawai SPPG MBG menjadi ASN dinilai tidak adil bagi guru honorer Aceh. Guru honorer menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesejahteraan yang tidak layak dan ancaman pelanggaran UU ASN. Pengangkatan ini juga berpotensi melanggar mandat konstitusi anggaran pendidikan, yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, bukan untuk gaji pegawai SPPG.

Dampak Jangka Panjang

• Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap guru honorer dapat menurunkan motivasi dan kualitas pendidikan di Aceh.
• Pelanggaran konstitusi dapat berdampak pada kebijakan pendidikan nasional dan alokasi anggaran di masa depan.
• Kesejahteraan guru yang tidak layak dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.