Pakar: Hanya BPK Berwenang Tetapkan Kerugian Negara, MK Tegaskan

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan kerugian keuangan negara secara final. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Menurut Fahri, putusan MK ini mengakhiri tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam menentukan kerugian negara. Ia menekankan bahwa hanya hasil audit BPK yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional dalam menentukan kerugian riil.

Kewenangan BPK dalam Penetapan Kerugian Negara

• Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menjadikan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara.
• Putusan MK memperkuat bahwa kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK, bukan asumsi atau potensi kerugian semata.
• Pasal 603 dan 604 KUHP baru ditegaskan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur utama tindak pidana.

Dampak terhadap Penegakan Hukum Korupsi

• Proses penegakan hukum korupsi semestinya bertumpu pada hasil audit BPK sebagai dasar utama.
• KPK dan kejaksaan diharapkan berkoordinasi dengan BPK dalam menentukan kerugian negara dalam perkara korupsi.
• DPR didorong untuk melakukan harmonisasi regulasi, termasuk menghapus praktik penghitungan kerugian negara oleh lembaga di luar BPK.

Paradigma Hukum Tindak Pidana Korupsi

• Kerugian nyata (actual loss) menjadi fokus utama dalam penegakan hukum korupsi, bukan kerugian potensial atau total.
• Pembuktian kerugian negara harus dilakukan secara beyond a reasonable doubt, dengan perhitungan yang jelas dan sah.
• Putusan MK mempersempit ruang subjektivitas penegak hukum dan memastikan penanganan perkara korupsi berbasis data audit yang kredibel.