Pemerintah Aceh gagal menyerap secara optimal dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80.973.612.274 untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh pada tahun 2025. Alhasil, Rp 21.272.642.507 yang semestinya dapat dipergunakan untuk membebaskan puluhan wilayah terisolir di Aceh, justru masuk kembali ke kas daerah.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengakui bahwa Pemerintah Aceh baru mampu mencairkan BTT sebesar Rp 71.490.612.745. Dana tersebut telah dikucurkan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Pengairan, dan lainnya.

Penyerapan Dana yang Terhambat

• Keterbatasan waktu anggaran dan kebutuhan lapangan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara efektif dan efisien menjadi alasan utama.
• Rp 21.272.642.507 akan dibelanjakan kembali pada tahun anggaran 2026.
• Proses belanja oleh SKPA terkait masih terus berjalan, terutama untuk penanganan darurat di bidang kesehatan dan pekerjaan umum.

Penggunaan Dana BTT

• 695.000 ton logistik yang bersumber dari BTT telah disalurkan oleh Dinas Sosial ke kabupaten dan kota yang terdampak parah.
• Dana juga digunakan untuk penanganan akses jalan, sungai, dan jembatan, serta kegiatan pembersihan oleh SKPA yang membidangi pekerjaan umum.
• Pembiayaan relawan yang tergabung dalam posko tanggap darurat juga dibiayai melalui BTT.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah Lain

• Bantuan dari Presiden RI sebesar Rp 20 miliar sudah termasuk dalam BTT.
• Pemerintah Aceh juga mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 32.404.958.400 dari pemerintah daerah lain.
• Rp 26.774.964.200 telah disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten dan kota terdampak bencana.

Desa Terisolasi

• Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengakui masih adanya 43 desa terisolasi akibat banjir besar dan longsor.
• Daerah paling banyak terisolasi berada di Aceh Tengah, yang mencapai 29 desa.
• Total keseluruhan kampung di Aceh yang terdampak adalah 3.000 dari 6.500 kampung di 23 kabupaten dan kota.