Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk secara konsisten mempublikasikan pengelolaan anggaran bencana secara transparan kepada publik. Desakan ini bertujuan untuk mencegah risiko penyalahgunaan anggaran bencana, khususnya dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan anggaran dari pemerintah lainnya. Menurut Koordinator MaTA, Alfian, informasi pengelolaan anggaran harus mencakup besaran alokasi, realisasi penggunaan, serta perubahan anggaran selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Alfian menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya menyajikan angka, tetapi juga harus disertai penjelasan yang jelas mengenai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembiayaan antarinstansi dalam penanganan bencana.

Desakan MaTA kepada Pemerintah Aceh

• Publis anggaran bencana secara transparan untuk mencegah korupsi.
• Sediakan kanal informasi tentang penggunaan dana BTT dan bantuan lainnya.
• Sertakan penjelasan mengenai SKPA yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran.
• Lakukan evaluasi terhadap kinerja SKPA dalam penanganan dan pengelolaan anggaran bencana.

Apresiasi dan Kritik dari Akademisi USK

• Dr. Effendi Hasan MA mengapresiasi pengelolaan BTT yang berjalan baik, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.
• Menekankan pentingnya evaluasi dan kritik akademik untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
• Mendukung penolakan terhadap hoaks yang berpotensi menyesatkan opini publik dan merugikan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

• Transparansi anggaran menjadi prasyarat utama bagi akuntabilitas publik dalam pengelolaan bencana.
• Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi untuk memastikan penanganan bencana yang efektif dan bebas dari penyalahgunaan.
• Dukungan publik yang rasional dan kritik yang konstruktif diperlukan untuk membangun tata kelola kebencanaan yang semakin transparan, adaptif, dan berkeadilan.