Pemerintah pusat mengizinkan bantuan asing dari NGO untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dengan fokus Aceh. Keputusan ini bertujuan mempercepat rehabilitasi di daerah rawan bencana. Akses bantuan asing dapat mendukung pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat terdampak. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan mendesak sekaligus kerangka syariat dan otonomi khusus Aceh.