Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengirimkan bantuan berupa 8.000 keping blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan peralatan pendukung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan pasca banjir besar yang melanda Aceh Utara pada November 2025.

Banjir tersebut menyebabkan banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan data kependudukan yang akurat untuk memastikan penyaluran bantuan dan program pemulihan berjalan tepat sasaran.

Dampak Banjir terhadap Layanan Kependudukan

• Banjir mengganggu layanan administrasi kependudukan di Aceh Utara.
• Banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).
• Pemulihan layanan membutuhkan dukungan peralatan yang andal dan siap operasional.

Dukungan Pemerintah Pusat

• Kemendagri mengirimkan perangkat perekaman e-KTP, printer percetakan e-KTP, Starlink, dan perangkat lainnya.
• Data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam memastikan bantuan sosial, rehabilitasi, dan rekonstruksi tepat sasaran.
• Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kementerian Dalam Negeri RI memperkuat ketahanan layanan administrasi kependudukan dalam situasi darurat dan pascabencana.

Layanan Gratis untuk Warga

• Disdukcapil Aceh Utara memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan gratis tanpa pungutan biaya.
• Warga yang terdampak banjir dan kehilangan dokumen diimbau segera mengurus kembali ke Disdukcapil Aceh Utara.
• Sistem pelayanan yang adaptif dan responsif telah disiapkan untuk memastikan pencetakan dan pembaruan dokumen berjalan cepat dan lancar.

Pentingnya Data Kependudukan

• Data kependudukan by name by address (BNBA) yang akurat dan valid diperlukan untuk penyaluran bantuan dan program pemulihan.
• Penguatan infrastruktur dan peralatan Dukcapil menjadi kebutuhan mendesak.
• Pemerintah hadir untuk memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat tetap terpenuhi, khususnya bagi warga terdampak banjir.