Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang mencari solusi untuk puluhan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masalah ini mempengaruhi kelancaran kerja instansi pemerintah dan memerlukan koordinasi dengan pusat.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK Aceh Barat telah dilakukan untuk mendiskusikan solusi terbaik. Pemkab berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melanggar regulasi.

Solusi yang Dicari

• Pemkab Aceh Barat mengakomodir seluruh regulasi dari tingkat pusat dan kementerian terkait.
• Puluhan honorer yang tidak terdaftar di database BKN memerlukan solusi cepat untuk mempermudah pemerintah daerah.
• Pemkab mencatat dan menerima semua persoalan yang disampaikan oleh para tenaga honorer non database.

Tantangan yang Dihadapi

• Secara teknis, tenaga honorer sangat dibutuhkan di lapangan.
• Namun, secara ketentuan, masih ada sekat-sekat yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan.
• Pemkab berusaha agar tidak ada yang dirugikan dan mencari legalitas formal yang baik.

Komitmen Pemkab

• Pemkab Aceh Barat berkomitmen untuk mencari solusi terbaik.
• Semua pihak harus berikhtiar dan berusaha agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik.
• Proses ini terus berlanjut sampai mendapatkan legalitas formal yang baik dan kebijakan yang tidak menyalahi ketentuan yang ada.

Dampak Jangka Panjang

• Solusi yang tepat akan mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
• Tenaga honorer yang terdaftar akan mendapatkan kepastian hukum dan hak-hak yang seharusnya.
• Masalah ini juga menjadi perhatian di tingkat pemerintah pusat, yang sedang mencari format terbaik untuk para honorer yang belum terdata di database BKN.

Kesimpulan

Pemkab Aceh Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRK Aceh Barat, dan pemerintah pusat, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk kepentingan semua pihak.