Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menetapkan lebih dari 4.000 penerima rumah hunian tetap (huntap) bagi korban banjir melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil. Penetapan ini merupakan bagian dari gelombang pertama pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir di kabupaten tersebut.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin MPd, menyatakan bahwa data penerima hunian tetap gelombang pertama telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera diproses pembangunan rumah. Pendataan untuk gelombang berikutnya masih terus berlangsung dan dilakukan secara berjenjang oleh kepala desa dan camat di wilayah terdampak.

Dampak Banjir di Aceh Utara

• 72.364 unit rumah terendam
• 3.506 unit rumah hilang
• 6.236 unit rumah rusak berat
• 16.325 unit rumah rusak sedang
• 20.280 unit rumah rusak ringan

Proses Pendataan

Pendataan dilakukan secara by name by address, dilengkapi dengan dokumentasi foto, sehingga lebih rinci dan akurat. Proses verifikasi data penerima hunian tetap dimulai dari tingkat desa, dilanjutkan ke kecamatan, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Aceh Utara. Setelah itu, data ditetapkan melalui SK Bupati dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh serta BNPB.

Imbauan Pemerintah

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar proaktif berkoordinasi dengan aparatur desa guna mempercepat proses pendataan. Masyarakat yang belum masuk dalam gelombang pertama tidak perlu khawatir, karena akan dimasukkan dalam gelombang kedua dan seterusnya. Alur pendataan memang cukup panjang, namun pemerintah berupaya menyiapkan data tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya agar masyarakat segera mendapatkan kepastian.

Prioritas Pemulihan

Pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana. Dengan adanya hunian tetap, diharapkan masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.