Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen membangun 3.692 unit hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak banjir di 17 kecamatan. Keputusan ini diambil setelah warga menolak opsi hunian sementara (Huntara) karena dianggap tidak memberikan kepastian kepemilikan.

Peletakan batu pertama pembangunan Huntap dijadwalkan pada 7 Januari 2026 di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli. Pemkab Bireuen juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 660 ton untuk 16.000 kepala keluarga (KK) dan dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan.

Rencana Pembangunan Huntap

• 3.692 unit hunian tetap akan dibangun untuk warga terdampak banjir.
• 900 surat tanah sudah siap untuk pembangunan.
• Warga yang terkendala lahan dapat membangun di lokasi lain dengan administrasi tanah yang jelas.

Bantuan untuk Warga Terdampak

• 660 ton beras disalurkan untuk 16.000 KK.
• Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang.

Peran BNPB Pusat

• Kehadiran Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, diharapkan mempercepat sinkronisasi administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
• Tujuannya adalah untuk memastikan status kepemilikan tanah Huntap memiliki legalitas hukum yang kuat bagi masyarakat penerima.

Dengan langkah ini, Pemkab Bireuen berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian serta kenyamanan bagi warga terdampak banjir.

Dampak Jangka Panjang

• Pembangunan Huntap diharapkan dapat memberikan kepastian kepemilikan rumah bagi warga terdampak banjir.
• Bantuan beras dan DTH bertujuan untuk memastikan warga tidak telantar selama proses pembangunan berlangsung.
• Kehadiran BNPB Pusat diharapkan dapat mempercepat proses legalitas tanah dan pemulihan pascabencana.

Pemkab Bireuen berkomitmen untuk memastikan semua bantuan disalurkan berdasarkan data by name by address agar tidak ada gampong yang terlewati.

Kesimpulan

Pemkab Bireuen menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani dampak bencana banjir dengan membangun hunian tetap, menyalurkan bantuan beras, dan memberikan dana tunggu hunian. Kehadiran BNPB Pusat diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan kepastian hukum bagi warga terdampak.