Pemerintah Kabupaten Simeulue mengumumkan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani pada tahun 2026 mencapai 3.000 ton. Pupuk tersebut terdiri dari 1.000 ton urea, 1.000 ton NPK, dan 1.000 ton pupuk organik, yang akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Samsuar, menyatakan bahwa distribusi pupuk subsidi akan dilakukan melalui kios resmi yang ditunjuk pemerintah. Harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk urea ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram, pupuk NPK Rp1.840 per kilogram, dan pupuk organik Rp640 per kilogram. Pemerintah juga akan mengawasi distribusi untuk memastikan pupuk tepat sasaran dan tidak terjadi penjualan di atas HET.

Dampak dan Harapan

• Alokasi pupuk subsidi diharapkan dapat membantu petani Simeulue meningkatkan produktivitas pertanian.
• Pengawasan ketat akan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan.
• Petani menyambut baik kebijakan ini, mengingat kebutuhan pupuk semakin meningkat seiring dengan pembukaan lahan pertanian baru.

Mekanisme Distribusi

• Pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam RDKK.
• Penebusan pupuk harus mengikuti jadwal dan mekanisme yang berlaku.
• Pemerintah mengingatkan penjual pupuk untuk tidak menjual melebihi harga yang telah ditentukan.

Dengan adanya pupuk subsidi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Simeulue dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan kesejahteraan petani lokal.

Tantangan dan Harapan

• Pengawasan distribusi menjadi kunci untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran.
• Petani diharapkan dapat memanfaatkan pupuk subsidi dengan baik untuk meningkatkan hasil pertanian.
• Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada petani melalui program pupuk subsidi ini.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor pertanian di Simeulue dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.