Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) mengembalikan rancangan Qanun APBK Langsa 2026 karena struktur belanja dinilai tidak tersusun jelas. Dokumen tersebut dianggap belum memenuhi ketentuan substantif dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses evaluasi dihentikan sementara.

Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra membenarkan pengembalian rancangan APBK tersebut, namun menegaskan bahwa ini merupakan revisi perbaikan, bukan kesalahan serius.

Struktur Belanja yang Belum Jelas

• Belanja antarorganisasi, antarunit, dan antarprogram belum tersusun sistematis, menyulitkan penilaian efektivitas dan akuntabilitas anggaran.
• Arah belanja daerah tidak mudah ditelusuri, menghambat proses evaluasi dan penetapan APBK 2026.
• Keterlambatan perbaikan berpotensi mengganggu jadwal penetapan APBK 2026, yang berdampak langsung pada pelaksanaan program dan layanan publik.

Dampak dan Sorotan

• Pengembalian dokumen menegaskan bahwa rancangan APBK Langsa belum memenuhi standar minimum evaluasi, meski telah diajukan untuk ditetapkan.
• Sorotan terhadap kesiapan teknokratis Pemko Langsa dalam menyusun anggaran tahunan, mengingat struktur belanja merupakan fondasi APBK untuk pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pemko Langsa diminta segera merombak struktur belanja sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran untuk memastikan APBK 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan oleh Pemprov Aceh.

Langkah Selanjutnya

• Pemko Langsa harus segera melakukan revisi perbaikan untuk memenuhi standar minimum evaluasi.
• Pemprov Aceh akan terus memantau proses perbaikan untuk memastikan APBK 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan memenuhi ketentuan substantif dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya pengembalian rancangan APBK ini, diharapkan Pemko Langsa dapat segera memperbaiki struktur belanja dan memastikan bahwa anggaran tahunan dapat digunakan secara efektif dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Langsa.