Pemuda Muslimin Aceh Khawatir, Minta Gubernur Jaga JKA agar BPJS Tidak Naik

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang iniciou pada 2010 selama Era Gubernur Irwandi Yusuf dirancang untuk menanggung biaya kesehatan warga melalui APBA. Sekarang, penggunaan kriteria desil untuk menentukan penerima manfaat dianggap kurang tepat, karena masih terdapat ketidaksesuaian seperti kelompok mampu masuk desil rendah maupun sebaliknya, yang berisiko mengurangi akses layanan kesehatan bagi yang sebenarnya membutuhkan.

Isu Data Desil dan Potensi Kenaikan Iuran BPJS

• JKA didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sejak lancementnya pada 2010.
• Metode penetapan penerima berdasarkan data desil masih banyak tidak tepat; risiko mencakup bukan‑miskin atau mengesampingkan miskin yang seharusnya menerima bantuan.
• Menurut Menteri Kesehatan, defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun, yang mungkin memicu kenaikan premi BPJS Kesehatan.
• Jika penerima PBI JKA sebesar 1,3 juta jiwa mengalami kenaikan iuran menjadi Rp42.000 per orang per bulan, maka total pembayaran tahunnya bisa mencapai Rp655,2 miliar.
• Yulizar Kasma menyarankan agar Pemerintah Aceh melakukan validasi data secara berjenjang sampai tingkat gampong dan dusun sebelum menerapkan perubahan kebijakan, serta membahas pembentukan badan lokal untuk mengelola JKA secara mandiri dengan sistem pembayaran berbasis layanan.