Pemuda Pemerhati Pemerintah Aceh Singkil, Sadriansyah, menyoroti ketidaksinkronan informasi terkait pendataan rumah masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya di Desa Kilangan. Ia mengungkapkan bahwa pendataan rumah terdampak banjir disebut telah ditutup oleh pemerintah desa, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebutkan bahwa pendataan masih berlangsung hingga 15 Januari 2026.

Sadriansyah mempertanyakan alasan pemerintah desa yang tidak lagi menerima pengusulan data rumah warga terdampak. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan para pejabat di Aceh Tamiang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara tegas menyampaikan bahwa pendataan rumah terdampak banjir diperpanjang.

Ketidaksinkronan Informasi

• Pendataan di tingkat kabupaten masih dibuka hingga 15 Januari 2026
• Pemerintah desa Kilangan menutup pendataan lebih awal
• Dinas PUPR mengonfirmasi perpanjangan pendataan
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sejumlah warga masih belum masuk dalam data

Dampak terhadap Masyarakat

• Masyarakat terdampak banjir kehilangan kesempatan untuk terdata
• Transparansi dan keberpihakan pemerintah desa dipertanyakan
• Pemuda Aceh Singkil berharap pemerintah desa menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait

Harapan ke Depan

• Pemerintah desa diharapkan mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak bencana
• Transparansi dan koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan
• Masyarakat terdampak banjir berhak mendapatkan bantuan dan pendataan yang akurat

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang alasan pemerintah desa menutup pendataan lebih awal, sementara di tingkat kabupaten dan dinas teknis pendataan masih dibuka. Pemuda Aceh Singkil berharap ke depan seluruh pemerintah desa di Aceh Singkil dapat menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait, serta mengutamakan transparansi dan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.