Pemerintah Aceh kembali memperpanjang program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 30 April 2026. Program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya, untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan denda.

Kepala UPTD PPA Wilayah XVI Pidie Jaya BPKA, Muhammad Nadhif, menjelaskan bahwa program pemutihan awalnya dibuka sejak November hingga Desember 2025. Namun, melihat kondisi masyarakat Aceh yang masih terdampak musibah banjir, khususnya di Pidie Jaya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemutihan.

Detail Program Pemutihan Pajak Kendaraan

• Masa Pemutihan: Program pemutihan pajak kendaraan diperpanjang hingga 30 April 2026.
• Tanpa Denda: Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan.
• Lokasi Pelayanan: Pembayaran dapat dilakukan langsung di Kantor Samsat Meureudu, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
• Tujuan Program: Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana.

Ajakan Pemerintah

Pemerintah mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk tidak menunda pembayaran pajak dan memanfaatkan program pemutihan ini sebelum batas waktu berakhir. Dengan memanfaatkan program ini, masyarakat dapat menjadi warga taat pajak demi pembangunan Aceh yang lebih baik.

Dampak Program

• Meringankan Beban Ekonomi: Program pemutihan pajak kendaraan membantu masyarakat yang terdampak banjir untuk melunasi kewajiban pajak tanpa denda.
• Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pemilik kendaraan bermotor.
• Pembangunan Aceh: Dengan memanfaatkan program pemutihan, masyarakat berkontribusi pada pembangunan Aceh yang lebih baik.

Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat Aceh yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, masyarakat dapat meringankan beban ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan daerah.