Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 26 November 2025 meninggalkan dampak besar bagi masyarakat. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kewalahan menangani pemulihan di tiga provinsi sekaligus. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga khusus untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Masriadi menyoroti keterbatasan sumber daya BNPB yang menyebabkan proses verifikasi data berjalan lambat. Akibatnya, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana terancam tertunda berbulan-bulan. Lembaga baru diharapkan bisa mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan masyarakat lokal untuk mempercepat pemulihan.

Solusi untuk Pemulihan Pascabencana

• Lembaga Khusus: Diusulkan berada di bawah kendali Presiden dan diawasi Kejaksaan Agung untuk minimalkan korupsi.
• Mekanisme Anggaran: Mengadopsi pola BNPB dengan audit BPKP dan BPK sebelum pencairan dana.
• Keterlibatan Lokal: Menggandeng pengusaha, pekerja, dan masyarakat setempat untuk mempercepat pekerjaan dan menggerakkan perekonomian daerah.
• Instruksi Presiden: Diperlukan Inpres sebagai dasar hukum pembentukan lembaga agar seluruh pihak berada dalam satu komando.

Target Pemulihan

• Tiga Tahun: Wilayah Sumatera yang terdampak bencana diharapkan pulih seperti sebelum bencana.
• Koordinasi: Lembaga khusus akan mencegah miskomunikasi antarkementerian dan mempercepat proses pemulihan.

Masriadi menegaskan bahwa tanpa lembaga khusus, potensi miskomunikasi dan keterlambatan akan terus terjadi. Hal ini sudah terlihat dalam rapat terbatas Presiden di Aceh Tamiang dan rapat DPR RI di Banda Aceh. Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang bersifat sementara dan melibatkan unsur TNI-Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal dinilai sangat mendesak.

Dampak Sosial dan Ekonomi

• Masyarakat Lokal: Keterlibatan masyarakat lokal penting untuk memahami kondisi sosial dan berkomunikasi langsung dengan korban bencana.
• Perekonomian Daerah: Pendekatan ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah terdampak dan mencegah hambatan komunikasi di lapangan.