Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, mengingatkan bahaya kekuasaan politik yang terlalu lama. Ia menanggapi usulan pemilihan umum setiap sepuluh tahun sekali yang dilontarkan anggota DPR RI Muslim Ayub sebagai solusi biaya politik yang mahal.

Masriadi menekankan bahwa kekuasaan politik harus dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan. Ia menyarankan pemilihan gubernur melalui DPRD dan bupati/wali kota secara langsung, dengan melibatkan masyarakat dalam perubahan sistem pemilu.

Poin Penting

• Biaya politik yang mahal menjadi alasan usulan pemilu setiap 10 tahun sekali.
• Kekuasaan terlalu lama berpotensi disalahgunakan, sehingga perlu dibatasi.
• Pemilihan gubernur disarankan melalui DPRD, sementara bupati/wali kota tetap dipilih langsung.
• Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perubahan sistem pemilu.

Masriadi juga mengingatkan elit partai untuk terbuka dan membuat rumusan bersama rakyat pemilih, mengingat pemilih yang berdaulat untuk kemajuan bangsa. Ia menekankan pentingnya memikirkan kemajuan demokrasi dan pemilih dalam setiap keputusan politik.

Dampak Jangka Panjang

• Stabilitas politik di Aceh Utara dapat terjaga dengan sistem pemilu yang tepat.
• Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
• Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi masa jabatan.

Masriadi berharap bahwa perubahan sistem pemilu dapat menekan biaya politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh Utara dan Indonesia secara keseluruhan.

Rekomendasi

• Melibatkan masyarakat dalam setiap perubahan sistem pemilu.
• Membatasi masa jabatan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
• Mengurangi biaya politik dengan sistem pemilu yang efisien.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk kemajuan bangsa.

Dengan sistem pemilu yang tepat, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Aceh Utara dan Indonesia.