Keterlambatan pencairan gaji ASN di Kabupaten Aceh Selatan hingga 7 Januari 2026 menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, menjelaskan bahwa pembayaran belanja wajib, termasuk gaji ASN, harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) karena daerah belum mengesahkan APBK 2026 dan belum menerima hasil evaluasi dari gubernur.

Diva menambahkan, karena Aceh Selatan saat ini dipimpin oleh Plt Bupati, proses pembayaran gaji ASN harus melalui mekanisme tambahan. Pemerintah daerah wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Gubernur Aceh sebelum mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Pemkab Aceh Selatan telah mengusulkan pembayaran gaji ASN kepada Gubernur Aceh pada 5 Januari 2026.

Penyebab Keterlambatan Gaji ASN

• Proses Perbup: Pembayaran belanja wajib harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
• Rekomendasi Gubernur: Pemerintah daerah harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur Aceh sebelum mendapatkan persetujuan dari Mendagri.
• Plt Bupati: Karena Aceh Selatan dipimpin oleh Plt Bupati, proses pembayaran gaji ASN harus melalui mekanisme tambahan.

Dampak Keterlambatan

• Keresahan ASN: Keterlambatan pencairan gaji menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
• Sumber Penghidupan: Gaji ASN adalah hak dasar dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.

Langkah Pemkab Aceh Selatan

• Pengusulan ke Gubernur: Pemkab Aceh Selatan telah mengusulkan pembayaran gaji ASN kepada Gubernur Aceh pada 5 Januari 2026.
• Penjelasan Resmi: ASN berharap BPKD Aceh Selatan dapat memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan tersebut sekaligus memastikan waktu pencairan gaji ASN.

Dengan adanya penjelasan dari Plt Sekda, diharapkan keresahan di kalangan ASN dapat teratasi dan proses pencairan gaji dapat segera dilakukan. ASN berharap pemerintah daerah dapat memberikan kejelasan dan memastikan pembayaran gaji tepat waktu di masa mendatang.

Konteks Lokal

• Aceh Selatan: Kabupaten di Aceh yang saat ini dipimpin oleh Plt Bupati.
• ASN: Aparatur Sipil Negara yang merupakan pegawai pemerintah daerah.
• APBK: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang belum disahkan untuk tahun 2026.