Puluhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Singkil mempertanyakan ketidakjelasan penyaluran bantuan dana bagi guru terdampak banjir yang dinilai tidak merata. Mereka menilai penyaluran bantuan terkesan timpang lantaran para guru di Kecamatan Singkil yang terdampak parah bencana belum mendapatkan kepastian hingga kini.

Latif, guru di Desa Ranto Gedang, Kecamatan Singkil, menyatakan bahwa berdasarkan data yang beredar, ada sekitar 330 guru yang sudah menerima bantuan. Namun, guru-guru di Kecamatan Singkil, yang terdampak parah banjir, sama sekali belum ada kepastian mengenai bantuan tersebut.

Penyaluran Bantuan yang Tidak Merata

• Setiap guru penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp1,9 juta setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp100 ribu per orang.
• Mekanisme penyaluran dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, dengan sekolah atau wilayah yang relatif tidak terdampak banjir justru lebih dulu menerima bantuan.
• Data penerima bantuan seharusnya benar-benar berdasarkan tingkat dampak banjir, bukan seperti tahap pertama yang diduga ada penerima dari wilayah yang tidak terdampak.

Proses Pendataan dan Penyaluran

• Proses pendataan dan penyaluran bantuan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui basis data sekolah di Dapodik.
• Pada awal Januari 2026, pencairan bantuan guru terdampak banjir untuk tiga provinsi menggunakan basis data SPAB yang mencakup sekitar 800 satuan pendidikan.
• Penyaluran tahap berikutnya ditargetkan paling cepat akhir Januari dan paling lambat pertengahan Februari 2026.

Harapan dan Permintaan Guru

• Guru-guru terdampak banjir diharapkan bersabar sembari menunggu proses verifikasi dari Pemerintah Pusat.
• Pendataan guru terdampak banjir diharapkan dilakukan secara valid dan akurat untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Proses verifikasi dan penyaluran bantuan tahap berikutnya diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua guru yang terdampak banjir di Aceh Singkil.