Banjir dan longsor yang melanda Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera pada 26 November 2025 lalu meninggalkan dampak yang cukup parah. Hingga saat ini, proses pemulihan masih terasa lamban dan tidak terstruktur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai kewalahan dalam menangani pemulihan di tiga provinsi tersebut, termasuk Aceh.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk lembaga khusus yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Menurutnya, BNPB memiliki beban berat dan tim terbatas, sehingga sulit untuk memvalidasi seluruh data yang dikirimkan oleh kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana.

Desakan Pembentukan Lembaga Khusus

• Lembaga Baru Diperlukan: Masriadi Sambo menyarankan pembentukan lembaga khusus yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga dari TNI/Polri ditambah kejaksaan agung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi korupsi dalam proses pembangunan.

• Mekanisme Kerja: Lembaga ini diharapkan dapat mengadopsi pola BNPB, di mana setelah audit BPKP dan BPK, barulah pencairan anggaran dilakukan. Proses pengerjaan hunian dan infrastruktur lain harus segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan.

• Keterlibatan Masyarakat Lokal: Masriadi juga menyarankan agar lembaga ini menggandeng mitra lokal seperti pengusaha lokal, pekerja lokal, dan masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan korban bencana, serta berdampak pada perputaran ekonomi di masing-masing daerah.

Urgensi Pembentukan Lembaga

• Inpres Presiden: Masriadi menekankan pentingnya Presiden segera menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) untuk membentuk lembaga ini. Hal ini agar seluruh kementerian dapat tunduk di bawah lembaga tersebut dan dalam tiga tahun ke depan, Sumatera dapat pulih layaknya sebelum bencana.

• Mencegah Mis komunikasi: Pembentukan lembaga khusus ini juga diharapkan dapat mencegah mis komunikasi antar kementerian, yang terungkap dalam rapat terbatas yang digelar oleh Presiden RI di Aceh Tamiang dan rapat terbatas digelar DPR RI di Banda Aceh.

Dampak terhadap Aceh

• Percepatan Pemulihan: Dengan pembentukan lembaga khusus, diharapkan proses pemulihan pascabanjir di Aceh dapat dipercepat. Hal ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat Aceh, terutama dalam hal perumahan dan infrastruktur.

• Peningkatan Ekonomi Lokal: Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Aceh, yang pada gilirannya akan membantu pemulihan ekonomi pascabanjir.